20 Mei, 2013

Resensi Buku Post Festum Demokrasi dan Kesetaraan


RESENSI BUKU
Oleh: Ihsan Ahmad Barokah

Judul Buku          : Post Festum Demokrasi dan Kesetaraan

Penulis                 : M. A. W. Brouwer

Penerbit              : Kompas Gramedia, Jakarta, 2004.

ISBN                    : 979-709-142-2

Lembar               : 302 hal.



Buku ini merupakan kumpulan artikel karya M. A. W. Brouwer. Seorang keturunan Belanda yang membaktikan separuh hidupnya bagi bumi nusantara: Indonesia, sejak pertama kali tiba pada tahun 1950. Ia juga dikenal aktif menulis untuk Koran dan majalah maupun buku. “Post Festum” adalah buku keempat. Untuk pertama kalinya diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Kompas Gramedia 2004.


Secara garis besar memaparkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan buku ini, ia mencoba menyegarkan kembali pemikiran dan perspektif nilai-nilai yang diusung oleh moment pemilihan umum: demokrasi. Dimana dalam proses itu masyarakat secara keseluruhan mempercayakan pengelolaan bangsa dan Negara kepada sekelompok tertentu. Juga dalam prose situ masyarakat menggunakan haknya untuk memecat atau mengangkat satu pemerintahan. Namun terkadang setelah pemilihan umum dilangsungkan, sering terjadi kekecewaan. Kekecewaan karena tidak terlaksananya perubahan kea rah yang lebih baik.


Seperti akan saya kupas beberapa tulisannya yang berjudul “sebuah anatomi demokrasi”. Menurutnya, pada masa sekarang kita insyaf bahwa Negara ialah seluruh bangsa yang berkumpul dalam suatu masyarakat dengan tujuan untuk mengurus “res publica” atau kepentingan umum. Dalam usaha itu diciptakanlah suatu alat eksekutif, yaitu pemerintahan yang dapat instruksi dari rakyat (biasanya perwakilan rakyat) dan bahkan sewaktu waktu dapat dibubarkan oleh rakyat pula. Sejak tahun 1793 ideologi demokrasi berubah dari teori menjadi satu praktik, serta mulai berkembang sesuai dengan keadaan kebudayaan dan keadaan historis dari bangsa Eropa dan Amerika.


Yang paling jelas dalam perkembangannya ialah demokrasi politik, yaitu kelahiran perwakilan rakyat yang sanggup mengangkat dan membubarkan pemerintah. Kecuali itu mulai terjadi suatu demokrasi sosial, keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak-hak kewarganegaraan yang sama, tousles homes naissent egaux et libres. Artinya, sejak lahir setiap warga Negara setingkat dengan yang lain dan dia merdeka. Betapapun mulianya demokrasi politik, demokrasi sosial tidak kalah pentingnya. Keyakinan bahwa dalam masyarakat tidak ada suatu golongan yang istimewa yang dapat menutup mulut golongan yang lain, yang menyalahgunakan kekuasaan moral atau fisik merupakan prinsip dari demokrasi itu.


Demokrasi ketiga baru sekarang mulai berkembang yaitu demokrasi ekonomis yang mencoba menghapuskan perbedaan antara orang kaya dan miskin. Hak demokrasi utama ialah hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Kalau setiap orang sama haknya dengan orang lain, tidak perlu dia takut pada suatu golongan atau orang. Demokrasi adalah kemerdekaan. Memang kemerdekaan itu mempunyai resiko. Winston Churcill pernah mengatakan bahwa dari semua sistem-sistem yang jelek, demokrasi ialah sistem yang paling baik.


Demokrasi tidaklah monolitik. Demokrasi bukanlah all or none business (seluruhnya ada atau sama sekali tidak ada). Di Negara kita demokrasi belum sempurna, tetapi ada harapan bahwa demokrasi akan berkembang. Yang perlu ialah keberanian membuka mulut, menghilangkan penyakit ‘Asal Bapak Senang’, dan sejumlah self discipline yang kuat. Demokrasi kita akan berkembang dengan bertambahnya lembaga-lembaga demokratis; kemerdekaan serikat buruh, kemerdekaan menyatakan isi hati, Rule Of Law dan cukup kemerdekaan untuk suatu oposisi yang jujur. 


Saya mencoba me-review apa yang telah diuraikan diatas. Pertama, setidaknya ada tiga bentuk demokrasi yang kita kenal yaitu: demokrasi politik, demokrasi sosial, dan demokrasi ekonomis. Kedua, pada hakikatnya manusia yang satu dengan yang lainnya disaat terlahir kedunia adalah mempunyai status kemerdekaan yang sama, mau kaya atau miskin, mau laki-laki ataupun perempuan, mau cakep atau jelek, sama-sama manusia juga toh. Ketiga, bagi brouwer hakekat mendasar dari demokrasi adalah berani untuk mengemukakan pendapat (tidak hanya berbisik bisik). Yang terakhir, ramalan brouwer tentang potensi berkembangnya demokrasi di Indonesia nampaknya terbukti. Yaitu dengan bertambahnya lembaga-lembaga demokratis di Indonesia seperti KPK, MK, dll serta kemerdekaan serikat buruh seperti SPSI, SPN, dll di awal abad ke-21 pasca reformasi. 

Di dalam buku ini juga masih banyak tulisan Brouwer yang mengupas secara tajam nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dengan penyampaian yang sangat energik dan menyenangkan yang akan membuat kita betah untuk membacanya. Semoga resensi buku ini bermanfaat dan selamat membaca. * 


Tambahan:

"Bagi mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani, dapat juga meminjam buku ini melalui sms ke 0857 1733 7650 Reanold (Pengurus Perpustakaan Mabes Ilmu Pemerintahan Unjani)"

Resensi Buku Demokrasi Kapitalisme


POJOK RESENSI BUKU 

Oleh: Ihsan Ahmad Barokah



Judul Buku : Demokrasi dan Kapitalisme: Perspektif Asia dan       
                       Amerika

Penerbit     :  Cetakan Pertama, Center For Information and 
                       Development Studies (CIDES), Jakarta, 1994.

Penulis       :  Robert Bartley, Chan Heng Chee, Samuel P. Huntington,
                       Shijuro  Ogata.

Halaman    :  VIII +80 hlm         ISBN  :  979-638-000-5




Buku ini menampilkan empat esai utama yang disampaikan dalam konferensi dengan tema : “Asian and American Perspektive on Capitalism and Democracy” pada tanggal 28 hingga 30 Januari 1993 di Singapura. Sebagian tokoh berpendapat bahwa perdebatan terkait hal tersebut akan berguna bagi perkembangan Negara-negara Asia di kemudian hari.

Menurut Chan Heng Chee dalam esainya yang berjudul Model demokrasi Asia: Evolusi dan Implementasinya menyatakan bahwa: “Pada abad ke 20 ini demokrasi merupakan mitos yang melegitimasikan (the legitimating myth). Seorang mahasiswa baru dalam ilmu politik tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui, bahwa terdapat sederajat panjang klaim-klaim demokrasi yang membingungkan. Diantara klaim-klaim itu ada “demokrasi konstitusional, demokrasi liberal, demokrasi populis, sentralisme demokratis, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin dan banyak lagi lainnya”. Sekalli dinyatakan bahwa manusia itu dinyatakan dalam kedudukan yg sama, maka adalah usaha yg sia-sia untuk memballikkan keprcayaan itu. Kepercayaan itupun kemudian berkembang kedalam “kedaulatan rakyat” dan “kehendak rakyat. Sebuah rezim yg buruk kinerjanya akan mengal;ami proses delegitimatsi, dan itu menyebabkan penggantioannya oleh bentuk bentuk pemerintahan yg lain. Ini telahh terjadi tidak saja di Negara Negara sedang berkembang, melainkan juga di Negara Negara demokratis yg tingkat industrialisasinya sudah mapan.

Bagi banyak kalangan yg dewasa ini terlibat dalam perdebatan tentang demokrasi, bermanfaat untuk diingatkkan oleh Huntington bahwa formula Schunmpeterian tentang demokrasi sebagai suatu aransement prossedural, suatu “aransement institusional” untuk sampai kepada keputusan keputusan politik dimana individu individu mendapatkan kekuasaan untuk menentukan dengan cara kompetisi untuk mendapatkan suara terbanyak rakyat,” merupakan definisi demokrasi yg mendapat consensus terliuas dewasa ini. Demkrasi adalah pemilihhan pemimpin pemimpin lewat pemilihan umum yang koompetitif. Atau, dengan kata lain, sistem demokrasi adalah sistem yang mempraktekan pemilihan umum yang bebas dan adil (fair). Demokratisasi menyebar ke Asia pada pertengahan abad ke-20, bersamaan dengan dekolonisasi. Demokrasi bukanlah sekedar suatu pusaka dalam pelajaran politik, melainkan argument paling efektif yang digunakan kalangan nasionalis untuk menentang penguasa penguasa colonial. Hamper seluruh Negara yang memperoleh demookratisasi dengan ditandaskannya proklamasi kemerdekaan disertaii oleh keteguhan niat untuk menerap[kan kearifan universal itu, tetapi itu tanpa didahului oleh pengalaman demokratisasi secara histooris. India dan Pakistan memperkenalkan institusi institusi politik demokratis pada 19947 sebagai dua Negara yang saling meisahkan diri pada masa kemerdakaan.indonesia pada 1949; Jepang pada 1952, ketika Negara itu mencapai kedaulatan penuh setelah pendudukan Amerika berakhir; Burma pada 1948; Malaysia pada 1957; Singapura menikmati pemerintahan hasil pemilihan umum pada 1959 sebagi suatu Negara pulau yang semi otonom tetapi independent, dan demokrasi parlementer diterapkan setelah terjadi pemisahan Negara itu pada 1965.

Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa: “Negara Negara yang kuat dari demokrasi demokrasi Asia adalah juga Negara Negara interfensionis dengan sector Negara yang luas. Negara memainkan sebuah peran penting sebagai mesin pembangunan ekomi dalam Negara. Inilah kenyataan yang di temukan di setiap Negara ASEAN, korea, Taiwan dan juga india. Perlu ditegaskan disini, nahwa demokrasi di Asia dapat dianggap sebagai farina demokrasi yang berbeda secara nyata terdapat tingkat keterbukaan dan kompetisi berbeda, dan beberapa diantaranya lebih ddemokratis dibandingkan yang lain; akan tetapi secara keseluruhan ia berbeda dari demokrasi liberal barat dalam tingkat yang cukup besar bagi kita untuk menyatakan bahwa ia adalah jenis demokrasi yang lain. Diskusi diskusi tentang demokrasi ini memunculkan sebuah pertanyaan penting: “apakah demokrasi dianggap sebagai suatu proses, alat untuk mencapai tujuan akhir itu sendiri? Jika demokrasi dilihat sebagai tujuan akhir, maka ia akan membatasi dimana tujuan akhirnya adalah masyarakat yang baik yang mencakup juga pemerintahan yang baik. Jika masyarakat yang baik adalah tujuan akhir, maka demokrasi tidak lebih dari sebuah nilai kebaikan dalam keranjang yang harus dipertimbangkan. Percobaannya dalam masyarakat harus mencakup seluruh keranjang kebaikan itu.

Sementara menurut Samuel P. Huntington dalam tulisannya yang berjudul “Demokrasi Amerika dalam kaitannya dengan Asia” menyatakan bahwa untuk membandingkan jenis jenis demokrasi Amerika, Asia, atau lainnya, penting bagi kita untuk pertama tama mendefinisikan genus (demokrasi secara umum) yang jenis-jenis demokrasi di atas adalah spesies-spesiesnya. Apakah esensi semua regim demokratis yang membedakannya dari regim-regim dengan sistem-sistem politik yang demokratis? Pada intiinya demokrasi adalah cara-cara untuk menetapkan otoritas dimana rakyat memilih pemimpin-pemimpin mereka. Dlam jenis-jenis sistem politik lainnya, orang-orang tertentu dapat menjadi penguasa-penguasa karena factor keturunan, penunjukan, nasib, ujian, atau paksaan dengan kekerasan. Sebuah Negara-bangsa modern mempunyai suatu sistim politik yang demokratis hingga tingkat dimana pembuat-pembuat kebijakannya yang paling berpengaruh ditentukan lewat pemilihan umum yang adil, jujur, dan diadakan secara berkala, dimana para kandidat secara bebas bersaing untuk memperoleh suara terbanyak dan dimana praktis semua penduduk yang telah memenuhi syarat dapat menyatakan pilihannya.

Demokrasi Amerika dibentuk oleh warisan Inggris, ruang kosong dan tanah yang bebas, tidak adanya aristokrasi, imigrasi yang massiv, mobilitas sosial baik vertical maupun horizontal, pemrintahan yang minimum dan etos liberal kelas menengah yang telah meresap dalam. Kombinasi berbagai factor yang persis sejenis ini tidak ditemukan di Asia. Jika institusi-institusi demokratis menemukan akalnya di Asia, maka itu akan dihasilkan dari kekuatan-kekuatan yang berbeda; dan demokrasi disana akan mengambil bentuk-bentuk yuang berbeda dibandingkan dengan demokrasi yang berlangsung di Amerika. Masa depan demokrasi di Asia akan ditentukan oleh interaksi antar ekonomi dan kebudayaan. Sepanjang tiga ratus tahun, di setiap benua, pertumbuhan ekonomi menjadi kekuatan penting yang menciptakan kondisi-kondisi yang cocok dan mendukung tampilnya rezim-rezim demokratis. Di Negara-negara Asia, pertumbuhan ekonomi yang mengendur dapat menjadi kekuatan yang mendorong terjadinnya transisi-transisi dari demokrasi partai dominan bergaya Asia ke domokrasi yang berdasarkan persaingan partai bergaya barat.

Secara sederhana dapat saya simpulkan bahwa bisa jadi konferensi yang menghasilkan buku ini menjadi salah satu pendorong terciptanya semangat demokratisasi di Indonesia yang kemudian pada tahun 1998 berubah bentuk menjadi sebuah gerakan massa yang menghasilkan “Reformasi”. Tentu hal ini menjadi sebuah lembaran baru perjalanan bangsa Indonesia kea rah yang lebih baik. Masa transisi demokrasi yang begitu panjang tentu harus kita kawal bersama-sama. Seluruh elemen masyarakat dan sistem politik akan menjadi juru kunci atas keberhasilan demokratisasi di Indonesia yang sejatinya menghasilkan pemerintahan dan masyarakat yang lebih baik (civil society). Semoga resensi buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. (***iab)

Tambahan: Khusus bagi Mahasiswa Universitas Jendral Achmad Yani, Buku ini dapat dipinjam melalui sms ke 0857 1733 7650

Memaksimalkan Peranan Mahasiswa Dan Partai Politik




“Memaksimalkan Peranan Mahasiswa Dalam Melakukan Harmonisasi Antara

Masyarakat dan Partai Politik: Menuju Indonesia Yang Lebih Demokratis”

Oleh: Ihsan Ahmad Barokah[1]

“Gerakan mahasiswa tampaknya memang sudah menjadi tuntutan zaman. Ia timbul-tenggelam dalam pergolakan bangsa-bangsa yang ingin menata kehidupan demokrasinya secara lebih beradab antara lain dengan mengikutsertakan suara-suara kaum mudanya. Menurut Philip G. Albach, bahwa aktivitas kemahasiswaan di Dunia Ketiga tetap merupakan suatu faktor penting…”[2]



“Partai politik adalah sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki berbagai fungsi antara lain: sosialisasi politik; komunikasi politik; pembentukan kader politik;  dan pengendali konflik di masyarakat…”[3]



A.      Mahasiswa, Masyarakat, dan Partai Politik



Melakukan kajian tentang sistem politik tentu akan lebih menarik jika mengupas hubungan antara: masyarakat; mahasiswa; dan partai politik. Ketiganya mempunyai keterkaitan dan keberpengaruhan antara satu dan lainnya. Mahasiswa yang merupakan kaum ‘elite’ masyarakat seharusnya mampu untuk memberikan contoh yang baik dengan perilaku dan tindakan positif guna mendorong terciptanya harmonisasi antara masyarakat dan partai politik. Dengan kata lain, mahasiswa harus mampu merajut kembali rasa kepercayaan (Trust) masyarakat terhadap partai politik yang mulai memudar. Menurut Philip G. Albach ‘peranan mahasiswa’ sangatlah penting bagi perkembangan Negara Dunia Ketiga seperti Indonesia yang saat ini berada pada ‘masa transisi’ menuju Demokrasi.



Mahasiswa Indonesia selalu mampu menggoreskan tinta emasnya dalam sejarah bangsa ini. Mahasiswa tentunya memiliki peranan cukup besar dalam ‘perbaikan sebuah bangsa’. Kiranya ‘keberhasilan’ mahasiswa Indonesia mendesak Soeharto turun, memulihkan kembali ketidakyakinan atas  keampuhan suara mahasiswa mempengaruhi proses politik. Bahkan tidak berlebihan pendapat yang menyatakan bahwa: sedikit banyak mahasiswa di Dunia Ketiga telah bertindak sebagai “hati nurani” masyarakat mereka.Ketika nyaris semua kekuatan politik bungkam, mahasiswalah yang meretas kebekuan itu.[4]Mahasiswa hidup di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya mereka mengerti dan memahami betul apa yang dirasakan dan dialami masyarakat. Secara manusiawi, orang seharusnya bersyukur atas politik moral mahasiwa ini. Sebab, saat mengalami tekanan hidup yang makin berat sekalipun, masyarakat tak melakukan tuntutan karena tak menyadari hak dan kedaulatannya, sedangkan mahasiswa tampil membangkitkan harkat kemanusiaan warga masyarakat lewat tuntutan untuk melaksanakan reformasi politik kepada penguasa dan pemerintah.[5]



Gerakan mahasiswa hari ini nampaknya mulai kehilangan arah perjuangan mereka.  Tidak adanya satu ‘musuh bersama’ semacam orde baru turut menambah perpecahan dalam gerakan mahasiswa. Oleh karena itu  mahasiswa harus segera merumuskan kembali (reorientasi) dan menentukan: “Format perjuangan seperti apakah yang hendak ditempuh di era Demokrasi seperti saat ini?  Hemat saya, Mahasiswa haruslah mempunyai kesadaran politik yang lebih tinggi dibanding masyarakat pada umumnya. Apalagi bagi kita sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik yang mempunyai beban dan tanggung jawab mengamalkan ilmu pengetahuan pada tataran yang lebih nyata (praktek). Saya sepakat bahwa dalam kehidupan ini setidaknya mempunyai dua sisi yaitu:  1) sisi ‘teori’; dan 2) sisi ‘praktek’. Ibarat pengertian ‘politik sebagi ilmu’ dan ‘politik sebagai seni’. Hemat saya, ilmu politik yang kita pelajari di ruang kuliah hanya akan menjadi sebuah ‘keniscayaan’ semata  jika tidak dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ilmu itu akan mendatangkan sebuah ‘kemanfaatan’ jika kita mampu mengolahnya – dengan kreativitas menjadi sebuah ‘seni politik’ yang kita gunakan untuk memajukan masyarakat. “Ilmu tanpa praktek hanya akan jadi sampah dalam pikiran saja, sementara praktek tanpa teori pun akan menjadi sebuah kedzoliman”



Adalah sebuah kewajaran apabila sebagian masyarakat masih ‘alergi’ dengan yang namanya “politik” (termasuk:partai politik). Mereka hanya menilai ‘politik’ dari sisi apa yang dilihat dan didengar (das sein). Sementara mahasiswa ilmu politik mampu menilai “politik” bukan hanya das sein (yang terlihat/terjadi) saja, akan tetapi juga das sollen (yang seharusnya). Sehingga mahasiswa tentu akan mempunyai rasa optimisme lebih tinggi dalam misi menghilangkan jurang pemisah antara ilmu yang dipelajari dengan fakta yang terjadi. Bagi saya, ilmu sosial itu sangat “ideal”. Kesemuanya bertujuan menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik (good life) termasuk ilmu politik.  Misal: “Tidak ada satu pun ahli yang menyatakan bahwa: kewajiban partai politik adalah bagi-bagi uang (money politic) saat pemilu.” Akan tetapi hal itu terjadi pada tataran prakteknya. Asumsi saya terkait fenomena ini ada dua: Pertama, pelakunya tahu bahwa bagi-bagi uang itu tidak ada dalam teori partai politik. Akan tetapi karena egois partainya ingin menang secara instant maka dia melakukannya.Kedua, dia melakukan itu karena memang betul-betul tidak tahu tentang teori partai politik. Dengan kata lain dia ‘praktek’ tanpa ‘teori’. Disinilah peranan mahasiswa diperlukan oleh masyarakat sekaligus partai politik. Setidaknya dia mampu bertindak sebagai ‘dewan juri’, ‘wasit’ atau ‘hakim garis’. Tetap teguh memandang bahwa ‘politik’ itu adalah “neutral” (tidak berpihak atau menguntungkan salah satu pihak) melainkan hanya demi terciptanya kehidupan manusia yang lebih baik lagi. Baik buruknya politik ditentukan oleh sang pelaku. Seorang Pemimpin Politik akan mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat jika mempunyai niat baik untuk memajukan bangsa (ego kolektif). Akan tetapi seorang pemimpin politik akan mendatangkan malapetaka bagi masyarakatnya jika dia hanya ingin mementingkan keuntungan dirinya sendiri (ego individual). Jadi, tidak bijak disaat kita memvonis bahwa “Politik” itu “baik” atau “jahat”. Tergantung siapa yang melakukannya?



Partai politik merupakan wahana bagi masyarakat dalam menyadarkan hak-hak politik tiap warga masyarakat. Hak berpendapat, hak mengeluarkan suara melalui pemilihan umum, dan hak-hak lain. Semua hak ini akan terpelihara melalui perjuangan partai politik. Masyarakat disadarkan betapa pentingnya ikut memikirkan kehidupan politik kenegaraan, berpartisipasi dalam proses pembentukan pemerintahan, memilih orang-orang yang akan diangkat menjadi penguasa, ikut andil menentukan kebijakan public, kesemuanya pendapat itu dapat disalurkan melalui kekuatan partai politik. Tanpa memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai fungsi partai politik, masyarakat akan dirugikan sendiri, karena hak-hak politiknya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ada pepatah mengatakan “Lebih baik buta huruf daripada buta politik” artinya sebagai warga Negara yang mempunyai hak-hak politik, sebagai rakyat pemilih kekuasaan yang kemudian kekuasaan tersebut diserahkan kepada penguasa agar mereka dapat mengatur Negara, mengeluarkan kebijakan demi mensejahterakan rakyat, maka rakyat yang telah melimpahkan kepercayaan itu harus melakukan control social, pengawasan politis, hal itu dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan partai politik terhadap penguasa yang sedang menjalan amanah kekuasaan tersebut. Untuk itu partai politik memiliki fungsi sebagai sarana sosialisasi terhadap penyadaran akan hak-hak warga Negara (hak-hak rakyat), penyampaian informasi yang benar, ikut mendidik masyarakat dalam memelihara hak-hak politiknya.[6]



B.      Menumbuhkan Sikap Saling Percaya



Disatu sisi, masyarakat mulai ‘hilang percaya’ terhadap partai politik karena berbagai praktek ‘tak senonoh’ (politik busuk) dilakukan oleh para kader partai. Secara sederhana masyarakat menginginkan “Politik” itu harus –nempo kanu leutik (b.ind: melihat pada yang kecil), namun yang dirasakan adalah “Pulitik” alias –nipu kanu leutik (b.ind: menipu sama yang kecil). Ini tentu menjadi ‘tugas mahasiswa’ dalam rangka meluruskan pandangan dan tindakan diantara kedua belah pihak. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Disaat masyarakat ‘dipaksa’ untuk percaya dengan langkah-langkah yang ditawarkan mahasiswa, disisi lain muncullah berbagai keraguan dalam benak masyarakat: “Bagaimana bisa ‘kami’ (baca:masyarakat) mempercayai kalian “wahai mahasiswa”! disaat kami sering  melihat kalian demonstrasi ‘bakar ban’ dan memblokade jalan raya! yang akhirnya menghalangi jalan kami untuk pergi ke pasar atau tempat kerja???” “Bagaimana kami bisa percaya kalian disaat kami melihat di televisi: kalian saling lempar batu dengan teman seperjuangan kalian???” “Apakah itu yang disebut dengan kaum intelektual???”Tentu pertanyaan-pertanyaan ini menjadi mortir yang dapat menghancurkan rasa optimisme kita sebagai mahasiswa dalam melakukan perubahan.



Akan tetapi, sebagai “Agent Of Change” tentu kita harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan “pembuktian terbalik” bahwa: hanya sebagian kecil saja mahasiswa yang memilih jalan perjuangan seperti itu. “Sementara sebagian besar lainnya berjuang melalui langkah-langkah kongkrit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.Melakukan pengabdian secara tulus kepada masyarakat.Melakukan penelitian dan pengkajian mengenai permasalahan yang ada di masyarakat. Seandainya hal ini dapat dibuktikan pada kondisi yang sesungguhnya (bukan hanya jawaban diatas kertas), saya optimis: kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa akan kembali seperti dahulu. Mereka (baca:masyarakat) akan bersedia ‘menaruh harapan besar’ di atas pundak kita! Kita akan dipercaya menjadi ‘Pemimpin’ di masa mendatang mewakili mereka! Hal ini tentu bukanlah: “khayalan di siang bolong” atau “omong-omong yang kosong” belaka. Jika ‘mulai saat ini’ kita (mahasiswa) mempunyai komitmen terhadap diri sendiri untuk ‘mengabdikan diri kepada masyarakat secara utuh’.Mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, dibekali ilmu pengetahuan dan pengalaman, agar dikemudian hari kita dapat menuai buah dari yang namanya “perjuangan”.  Bagi saya, ini adalah sebuah ‘tekad bulat’ dari seorang –MAHA -SISWA…



Meskipun jalan didepan begitu curam dan terjal. Meskipun membutuhkan keringat terkadang darah. Meskipun memerlukan suara lantang berakhir tangisan. Meskipun membutuhkan pengorbanan dan uluran. Tentu hal-hal itu bukan persoalan yang akan membuat saya: ‘patah arah’ dan ‘berakhir menyerah’. Tak ada kata menyerah! Hiduplah! Mahasiswa!  



C.      Kesimpulan



Mahasiswa tentu tidak mau dipandang ‘sebelah mata’ atau dipandang dengan ‘mata sebelah’.Mahasiswa hari ini harus mampu membuktikan kualitasnya, memberikan jalan keluar (win-win solution) atas berbagai permasalahan bangsa ini yang begitu kompleks.Bahkan mahasiswa harus siap untuk tampil kedepan dan menyelesaikan berbagai permasalahan itu ‘sampai tuntas’.[7] Dengan dibekali daya nalar yang begitu kritis, sehingga pada akhirnya akan mampu mengkritisi berbagai kejanggalan atau ketidakberesan yang dilakukan para ‘elit bangsa ini’, mengkritisi berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para ‘anggota dewan yang terhormat’, mengkritisi berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Tentu dengan menggunakan cara-cara yang baik (intelek). Kata-kata yang baik (sopan). Bukan dengan cara-cara “anarkis gaya kaum bar-bar” yang pada akhirnya hanya akan mencederai ‘niat suci’ para ‘kaum intelektual’ ini untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan Negaranya.



Ya, setidaknya sebuah gagasan besar ini akan sedikit demi sedikit penulis perkecil sesuai dengan proporsi yang sekiranya dapat dilakukan secara rasional pada kondisi saat ini sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unjani. Dalam arti gagasan ini bersifat temporal (bhs.sunda: makin katempo makin meral) incidental (bhs.sunda: lamun aya insiden ulah mental). Mudah mudahan dari mulai belajar ‘menyusun kata-kata dalam papper ini’, dikemudian hari akan mampu ‘menyusun langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan bangsa’. Amien-------------------------

Kiranya, disaat kita mempunyai jalan dan tujuan yang sama, apa salahnya untuk “Kita” (Mahasiswa, Masyarakat, dan Partai Politik) saling mempercayai, saling mengingati, dan saling peduli serta menyayangi. Mari kita bangun kembali “Kepercayaan” (Trust) diantara kita semua. Dengan begitu (mudah-mudahan) akan terjadi sebuah sinergisitas (kesatuan) dan kekuatan untuk menciptakan “Indonesia yang Lebih Demokratis” (***)






DAFTAR PUSTAKA



v  Dedy Djamaluddin Malik. 1998.  Gejolak Reformasi Menolak Anarki

Jakarta : Penerbit Zaman

v  Ir. H. Suroto, MM dan Drs Doddy Budianto, MM . 2003. Partai-Partai Politik di Indonesia

Jakarta: PT Cintra Mandala Pratama.

v  A. Riawan Amin. 2008. Indonesia Militan: Intelktual, Kompetitif, Regeneratif.

Jakarta: Celestial Pub.

v  Berbagai sumber secara tidak langsung (obrolan, bacaan, pemikiran)

v  Tambahan[8]

 





                                                                                       (^-^)/ Alhamdulillah…






[1] Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Jendral Achmad Yani (Dalam proses belajar membuat tulisan)

[2] Dedy Djamaluddin Malik. 1998.  Gejolak Reformasi Menolak Anarki  Jakarta : Penerbit Zaman hal:16

[3] Ir. H. Suroto, MM dan Drs Doddy Budianto, MM . 2003. Partai-Partai Politik di Indonesia Jakarta: PT Cintra Mandala Pratama.

[4] Djamaluddin Malik, Op.Cit., hal: 16

[5] Ibid. hal: 37

[6]Suroto dan Doddy, Op.Cit.

[7] A. Riawan Amin. Indonesia Militan: Intelktual, Kompetitif, Regeneratif. Jakarta: Celestial Pub.


[8]Tulisan ini dibuat secara orisinal dari penulis (namun dalam tahap latihan menulis essay)


Jadi, harap dimaklumi jika terjadi beberapa kesalahan dan kerancuan disana sini.Unjani.ac.id

Kepemimpinan Dalam Manajemen Pendidikan



“Kepemimpinan Dalam Manajemen Pendidikan”
Oleh: Ihsan Ahmad Barokah[1]

“Pendidikan adalah senjata paling dahsyat yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia.”[2]

“Manajemen pendidikan  mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sitematik, sistemik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan.”[3]
Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.[4]

      A. Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah modal utama untuk mengembangkan diri secara individu agar menjadi insan yang lebih baik dan mampu mencapai tujuan hidupnya. Pendidikan merupakan sebuah usaha untuk melanjutkan nilai-nilai, budi pekerti dan ilmu pengetahuan kepada generasi selanjutnya agar mampu menjadi manusia yang lebih baik. Pendidikan menjadi unsur yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Pendidikan yang baik akan mampu mengantarkan sebuah bangsa menjadi lebih maju. Betapa pentingnya arti “pendidikan”, baik untuk pribadi (individu) ataupun bagi sebuah bangsa dan negara sekalipun. Pendidikan ibarat sebuah motor penggerak dari kemajuan sebuah bangsa.
Setiap manusia tentu mempunyai tujuan dalam hidupnya, begitu juga dengan Negara. “Mencerdaskan kehidupan bangsa….” merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya Negara Indonesia dan termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita simak beberapa landasan hukum atas berlangsungnya pendidikan di Indonesia: Dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Kemudian pada Ayat 3: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ,yang diatur dengan undang-undang.”
Kemudian dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 3: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jelas sudah, bahwasannya pendidikan merupakan komponen penting dan perlu diperhatikan oleh Negara demi terciptanya kemajuan, kesejahteraan, dan kecerdasan masyarakatnya.

 
      B. Manajemen Pendidikan

Agar tujuan pendidikan tersebut mampu dicapai secara baik dan efektif, maka dibutuhkan apa yang disebut dengan “Manajemen”. Bagaimana ‘Pendidikan’ ini di ‘manage’ (dikelola) sedemikian rupa agar mampu sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan sebelumnya (tercantum dalam undang-undang). Terkadang terjadi kesenjangan antara apa yang telah direncanakan atau dicita-citakan (das sollen) dengan yang saat ini terjadi (das sein). Tentu ini merupakan sebuah masalah di dalam ‘Pendidikan’ kita. Sebagai contoh: Negara Indonesia menyelenggarakan sistem pendidikan nasional bertujuan “…untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”. Tapi mengapa? Masih terjadi peserta didiknya yang malah membudayakan tawuran, bertindak anarkis, bahkan melakukan tindakan kriminal? Bukan hanya anak SMP, SMA, bahkan kalangan MAHA-SISWA nya pun ikut-ikutan terjangkit virus-virus (menakutkan) itu. Sejatinya mahasiswa (kaum intelektual muda ‘katanya’) sebagai ‘kakak tertua’  dalam sistem pendidikan nasional harus mampu memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya, bukan malah sebaliknya. Tentulah, fenomena ini sudah cukup menjadi alasan  kuat agar ‘Pendidikan’ (baik itu institusinya, pengajarnya, kurikulumnya) harus bahkan ‘wajib’ dikelola (di-Manage) sebaik mungkin agar dapat sesuai dengan cita-cita dan tujuannya. Terlebih perkembangan zaman seolah menjadi tantangan bagi terciptanya pendidikan yang berkualitas di negeri ini.

Menurut Prof. Dr. Oteng Sutisna, M,Sc. Guru besar FKIP dalam bukunya “Berpikir System” terbitan 1984, hal. 76. “Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara maju sangat cepat, sangat cepat pula merupabah pola pikir masyarakat, hal ini mengakibatkan program pendidikan dan pengajaran lebih ketinggalan bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, hal ini merupakan tantangan bagi penyelenggaraan pendidikan agar tidak statis dalam menambah wawasan dari berpikir dinamis untuk menghasilkan tamatan yang berkualitas.”[5]

Berdasar kepada beberapa pendapat diatas, bahwa “Manajemen Pendidikan” meliputi: Bagaimana Negara melalui para pemimpinnya harus mampu untuk selalu mengikuti perkembangan zaman baik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengartikulasikannya melalui kebijakan dalam bidang pendidikan. Bagaimana komponen-komponen yang ada dalam sistem pendidikan bekerjasama dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan secara langsung bagi masyarakat harus mampu memberikan pembelajaran dan pembekalan ilmu yang ‘up to that’ sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa saat ini. 

Menurut pendapat Steve O.Michael tentang peran perguruan tinggi terhadap peningkatan kemajuan bangsa merupakan suatu hal yang sangat diharapkan dan menjadikannya sebagai suatu visi kemajuan yang membutuhkan adanya keseriusan dalam pengelolaan dan pemberdayaannya. Apalagi dengan derasnya arus globalisasi yang ditandainya adanya persaingan antar bangsa dalam ekonomi dan bidang lainnya tentu jawabannya adalah upaya peningkatan kompetensi bangsa dan peningkatan kesadaran akan adanya perubahan dan perguruan tinggi sebagai sub sistem kemasyarakatan mempunyai tanggungjawab moral untuk mensukseskan kemajuan bangsa, menjadi pelopor perubahan sosial yang mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang menghargai prestasi dengan membentuk kehidupan kampus yang demokratis, edukatif dan religious.[6]

Berdasar kepada pendapat diatas dengan demikian dapat dikatakan bahwa perguruan tinggi harus mampu menjadi ujung tombak perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Maka Tri Dharma Perguruan Tinggi harus benar-benar dapat diilhami secara mendasar terkait essensinya, tidak hanya sebatas formalitas ‘lantas tuntas’. Terutama penguatan artikulasi pada poin ke-2 dan ke-3 yaitu tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan hal itu pulalah yang mengilhami berdirinya Pusat Studi Leadership Indonesia yang kita cintai ini.  

      C. Kepemimpinan 

Berbicara kepemimpinan, kami sependapat bahwa  “kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan...” Secara sederhana seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh yang baik dan menjadi tauladan para pengikut dan masyarakatnya. Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama.[7]
Dalam rangka mewujudkan cita-cita dari pendidikan tersebut, diperlukan beberapa faktor pendorong antara lain: Bagaimana ‘Kepemimpinan’ di tingkat nasional (Presiden atau Menteri Pendidikan) juga ‘Kepemimpinan’ di tingkat Perguruan Tinggi (Rektor) atau tingkat di bawahnya (Dekan dan Ketua Jurusan) mampu melaksanakan “Manajemen Pendidikan” secara berjamaah sehingga mampu mengantarkan pendidikan itu sampai kepada tujuannya. Mungkin inilah gambaran dari kami terkait “Kepemimpinan Dalam Manajemen Pendidikan”.
Kepemimpinan merupakan juru kunci atas berhasil atau tidaknya sebuah manajemen pendidikan. Jangan sampai terjadi “miss management” terhadap pendidikan kita. Ini akan berakibat fatal bagi regenerasi yang akan datang. Pemimpin negeri ini harus mampu menjadi tauladan bagi para generasi muda. Sehingga tongkat estafet perjuangan bangsa akan terus berjalan ke arah yang lebih baik.

 C. Kesimpulan

·     Sektor pendidikan harus mendapatkan perhatian lebih dari seorang pemimpin.

·     Agar pendidikan mampu mencapai tujuannya maka perlu dilakukan manajemen secara baik.

·     Agar manajemen itu dapat berjalan efektif maka dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang mumpuni.

·     Faktor Kepemimpinan nasional dapat menentukan sejauh mana komitmen Negara terhadap berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan bagi rakyatnya. 

·     Faktor Kepemimpinan lokal (kepala sekolah, rektor, dll)  juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan lulusan pada institusi tersebut.

·     Kepemimpinan dalam semua tingkatan harus mampu melakukan manajemen pendidikan sebaik mungkin agar tujuan pendidikan itu sendiri dapat tercapai.

·     Kualitas lulusan dari sebuah perguruan tinggi merupakan cerminan dari kualitas pendidikan dan kepemimpinan pada institusi tersebut.

·     Kiranya, Kepemimpinan itu sangat berpengaruh terhadap mutu dan kualitas pendidikan. Sejauhmana juga ia dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya. Sejauhmana ia bisa menjadi panutan bagi para generasi muda yang nantinya akan meneruskan pikiran dan perjuangannya di kemudian hari. 

·     Seorang pemimpin harus mampu mengelola sektor pendidikan agar mampu mengantarkan masyarakat dan bangsanya kea rah yang lebih baik.

(***)
Alhamdulillah…



[1] Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas jenderal Achmad Yani
[2] Nelson Mandela. Presiden pertama Afrika Selatan
[4] Nurkolis, "Manajeman Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi", Grasindo, 2003 (Dalam Wikipedia.org)
[5] 2002. Masalah manajemen pendidikan di Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan  
[6] Sagala, Ir. Syaiful, Manajemen Stratejik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan,Alfabeta, Bandung, 2007
[7]Panji Anogara, hal: 23, (Dalam http://saripedia.wordpress.com)
***

MAKALAH HUKUM TATA NEGARA



MAKALAH HUKUM TATA NEGARA
Oleh: Ihsan Ahmad Barokah 


KATA PENGANTAR
Puji dan syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ridho dan nikmat dari-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan  makalah berjudul “Perbandingan Produk Hukum Tata Negara Indonesia Sebelum dan Setelah Reformasi”  untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Sistem Hukum Indonesia di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Jendral Achmad Yani. Makalah ini tentunya dibuat dengan sebaik mungkin sejauh kemampuan kami.
Semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa lainnya dalam perkuliahan ini. Yang paling utama kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya, harap untuk dimaklumi. Terimakasih banyak.
Salam Mahasiswa Indonesia!!! 


Cimahi, September 2012


                                                                                                                              Penulis,





 DAFTAR ISI
                                                                                                 Halaman
KATA PENGANTAR.………………………….……..……………….............…….…...1
DAFTAR ISI..…………...……………………....………………………................….…...2
BAB I PENDAHULUAN..……………….…………………………...........…...………3
BAB II RUMUSAN MASALAH…………...……………………...….......….….…...4
BAB III PEMBAHASAN…………………...……………………..…….…............…..5
A. Pengertian Hukum Tata Negara………………….……….….........….....5
B. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-ilmu lainnya....…..7
C. Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia……………..….....8
D. Hirarki Perundang-undangan Indonesia……………………….…......10
E. Perbandingan Hukum Tata Negara Indonesia..………………….....12
BAB IV KESIMPULAN………………………………………………..…............….15
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………,..............….....17

 
BAB I
PENDAHULUAN

Pada masa lalu, istilah “teori hukum tata negara” sangat jarang sekali terdengar, apalagi dibahas dalam perkuliahan maupun forum-forum ilmiah. Hukum Tata Negara yang dipelajari oleh mahasiswa adalah Hukum Tata Negara dalam arti sempit. Hal ini dipengaruhi oleh watak rezim orde baru yang berupaya mempertahankan tatanan ketatanegaraan pada saat itu yang memang menguntungkan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemikiran Hukum Tata Negara secara langsung maupun tidak langsung akhirnya menjadi terhegemoni/terbelenggu. Tatanan ketatanegaraan berdasarkan Hukum Tata Negara pada saat itu adalah pelaksanaan dari Pancasila dan UUD 1945 secara murni dengan memberlakukan asas tunggal Pancasila dan penerapan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Akibatnya, pembahasan sisi teoritis dari Hukum Tata Negara menjadi ditinggalkan, bahkan dikekang karena dianggap sebagai pikiran yang “anti kemapanan” dan dapat mengganggu stabilitas nasional.

Hukum Tata Negara juga dapat dibedakan antara Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif. Hukum Tata Negara Umum membahas asas- asas, prinsip-prinsip yang berlaku umum, sedangkan Hukum Tata Negara Positif hanya membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya, hukum tata negara Indonesia, Hukum Tata Negara Inggris, ataupun Hukum Tata Negara Amerika Serikat yang dewasa ini berlaku di masing-masing negara yang bersangkutan, adalah merupakan hukum tata negara positif.

Barulah setelah reformasi 1998 terjadi perkembangan yang dominan dalam studi Hukum Tata Negara. Lahirnya para ahli Hukum Tata Negara juga turut membantu perkembangan tersebut. Melalui amandemen pancasila akhirnya menghasilkan perubahan dan perombakan pada struktur / unsur kenegaraan. Terlahirnya lembaga-lembaga negara baru itu tak lain bermaksud mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan demokratis.

BAB II
RUMUSAN MASALAH
Pada makalah ini kami akan menguraikan beberapa permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari mengenai Hukum Tata Negara antara lain yaitu :
1.      Apa pengertian Hukum Tata Negara ?
2.      Bagaimana hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-ilmu lainnya?
3.      Apa saja Sumber Hukum Tata Negara Indonesia?
4.      Bagaimana hirarki perundang-undangan Indonesia?
5.      Bagaimana Perbandingan Hukum Tata Negara Indonesia Sebelum dan Sesudah Reformasi?


BAB III
PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Tata Negara

Tata Negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, Hukum Tata Negara merupakan cabang Ilmu Hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.

Istilah Hukum Tata Negara berasal dari bahasa Belanda Staatsrecht yang artinya adalah hukum Negara. Staats berarti negara-negara, sedangkan recht berarti hukum. Hukum negara dalam kepustakaan Indonesia diartikan menjadi Hukum Tata Negara. Mengenai definisi hukum tata negara masih terdapat perbedaan pendapat di antara ahli hukum tata negara. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh masing-masing ahli berpendapat bahwa apa yang mereka anggap penting akan menjadi titik berat perhatiannya dalam merumuskan pengertian dan pandangan hidup yang berbeda. Berikut pengertian Hukum Tata Negara menurut beberapa ahli :

1. Cristian Van Vollenhoven
Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.


2. J. H. A. Logemann
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan. Jabatan merupakan pengertian yuridis dan fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya, maka dalam pengertian yuridis, negara merupakan organisasi jabatan.

3. J. R. Stellinga
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkpan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara.

4. Kusumadi Pudjosewojo
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutannya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbangan dari dan antara alat perlengkapan negara itu.

5. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak azasinya

6. Paul Scholten
Menurut Paul Scholten, Hukum Tata Negara itu tidak lain adalah het recht dat regelt de staatsorganisatie, atau hukum yang mengatur tata organisasi negara. Dengan rumusan demikian, Scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi negara dari organisasi non-organisasi, seperti gereja dan lain-lain.

7. Van Der Pot
      Hukum Tata Negara adalah peratuaran-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlakukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dan kegiatannya.

            Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan wewenang serta hak dan kewajiban warga negara.

B. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu lainnya

1. Hubungan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik
Ibarat tubuh manusia, maka ilmu hukum tata negara diumpamakan oleh Barent sebagai kerangka tulang belulangnya, sedangkan ilmu politik ibarat daging-daging yang melekat di sekitarnya (het vlees er omheen beziet). Oleh sebab itu, untuk mempelajari hukum tata negara, terlebih dahulu kita memerlukan ilmu politik, sebagai pengantar untuk mengetahui apa yang ada di balik daging-daging di sekitar kerangka tubuh manusia yang hendak diteliti. Dalam hal ini negara sebagai objek studi hukum tata negara dan ilmu politik  juga dapat diibaratkan sebagai tubuh manusia  yang terdiri atas daging dan tulang.
Menurut G.Jellinek terlihat dengan jelas bahwa hukum tata negara dengan politik mempunyai hubungan yang erat. Selain itu bagaimanapun juga organisasi negara  itu sendiri merupakan hasil konstruksi sosial tentang perikehidupan bersama dalam satu komunitas hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, ilmu hukum yang mempelajari dan mengatur negara sebagai organisasi tidak mungkin memisahkan diri secara tegas dengan perikehidupan bermasyarakat.

2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara
Ilmu negara atau staatsleer (bahasa Belanda) adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok mengenai negara dan hukum tata negara. Oleh karena itu agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknya sistem hukum ketatanegaraan suatu negara sudah sepatutnya kita harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan segala hal ihwalnya secara umum tentang negara yang didapat dalam ilmu negara. Dengan demikian jelas bahwa hubungan antara ilmu negara dan hukum tata negara erat sekali. Ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara.

3. Hubungan HTN dengan Hukum Administrasi Negara
Menurut Van Vollenhoven hukum tata negara adalah hukum mengenai susunan dan kewenangan organ-organ negara. Dengan kata lain hukum tata negara merupakan pemberian wewenang. Adapun hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, yaitu memberikan batasan-batasan pada organ-organ negara dalam melakukan wewenangnya yang ditentukan oleh hukum tata negara. Organ-organ negara tanpa ketentuan dalam hukum tata negara adalah seperti sayap burung yang lumpuh. Sebaliknya organ-organ negara tanpa ketentuan dalam hukum administrasi negara adalah seperti burung terbang bebas dengan sayapnya karena dapat mempergunakan kewenangan sekehendak hatinya.

C. Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945
UUD 1945 sebagai sumber hukum, yang merupakan hukum dasar tertulis
yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuanketentuan
lainnya.

2. Ketetapan MPR
Dalam Pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan
Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan
Negara. Dengan istilah menetapkan tersebut maka orang berkesimpulan,
bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut Ketetapan MPR.

3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Undang-undang mengandung dua pengertian, yaitu :
a. Undang-undang dalam arti materiel yaitu peraturan yang berlaku
umum dan dibuat oleh penguasa, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
b. Undang-undang dalam arti formal yaitu keputusan tertulis yang
dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum dapat dilihat pada
Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

4. Peraturan Pemerintah
Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan
DPR, oleh UUD 1945 kepada presiden diberikan kewenangan untuk
menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-undang
sebagaimana mestinya. Dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden
menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undangnya,
sebaliknya suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya
Peraturan Pemerintah.

5. Keputusan Presiden
UUD 1945 menentukan Keputusan Presiden sebagai salah satu bentuk
peraturan perundang-undangan. Bentuk peraturan ini baru dikenal tahun
1959 berdasarkan surat presiden no. 2262/HK/1959 yang ditujukan pada
DPR, yakni sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
Presiden untuk melaksanakan Penetapan Presiden. Kemudian melalui
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Keputusan Presiden resmi
ditetapkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan
menurut UUD 1945. Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat
khusus (einmalig) adalah untuk melaksanakan UUD 1945, Ketetapan
MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan
Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan pelaksana lainnya
Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya adalah seperti
Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya yang harus dengan
tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.

7. Convention (Konvensi Ketatanegaraan)
Konvensi Ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan
yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam
praktek ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan
hukum yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan
dijalankan, bahkan sering kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan menggeser
peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

D. Hirarki Perundang Undangan di Indonesia
Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa;
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1.      Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
2.      Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.
3.       Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI
4.       Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut: a). Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. B). DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. C). Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.
5.      Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.
6.      Keputusan Presiden(Keppres); Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
7.      Peraturan Daerah;
a.       Peraturan daerah propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi bersama dengan gubernur.
b.      Peraturan daerah kabupaten / kota dibuat oleh DPRD kabupaten / kota bersama bupati / walikota.
c.       Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten / kota yang bersangkutan.
Tata cara pembuatan UU, PP, Perda serta pengaturan ruang lingkup   Keppres diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Namun hingga sekarang ini belum ada UU yang mengatur apa saja yang menjadi lingkup pengaturan dari Keppres dan PP.

E. Perbandingan Produk Hukum Tata Negara Indonesia Sebelum dan         Sesudah Reformasi

             A. Produk Hukum Tata Negara Sebelum Reformasi 1998
Sebelum terjadinya Reformasi 1998 dan perubahan UUD 1945, RI menganut prinsip supremasi MPR sebagai salah satu bentuk varian sistem supremasi parlemen yang dikenal di dunia. Maka paham kedaulatan rakyat diorganisasikan melalui pelembagaan MPR sebagai lembaga penjelmaan rakyat Indonesia yang berdaulat yang disalurkan melalui prosedur perwakilan politik (political representation) melalui DPR, perwakilan daerah (regional representation) melalui utusan daerah, dan perwakilan fungsional (fungcional representation) melalui utusan golongan. Ketiga-tiganya dimaksudkan untuk menjamin agar kepentingan seluruh rakyat yang berdaulat benar-benar tercermin dalam keanggotaan MPR, sehingga menjadi lembaga tertinggi sebagai penjelmaan rakyat. Sebagaimana dalam pasal I ayat (2) UUD 1945 “kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

            B. Produk Hukum Tata Negara Setelah Reformasi 1998
Setelah Reformasi 1998 terjadi perkembangan yang pesat pada kajian Hukum Tata Negara yang pada akhirnya melahirkan berbagai produk hukum yang dimaksudkan menopang jalannya demokrasi Indonesia yang mengantarkan kepada Masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Akhirnya  pada amandemen ke-empat UUD 1945 sebagaimana pasal 1 ayat (2) bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang undang dasar.” Dengan demikian berdasar pada UUD 1945 pasca amandemen ke-empat tersebut, maka terdapat delapan buah organ Negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang langsung menerima kewenangan konstitusi dari UUD, kedelapan organ tersebut adalah;

1.      DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah)
2.      DPD (dewan perwakilan darah)
3.      MPR (majelis permusyawaratan rakyat.)
4.      BPK (badan pemeriksa keuangan)
5.      Presiden dan Wakil Presiden
6.      Mahkamah Agung
7.      Mahkama Konstitusi
8.      Komisi Yudisial 

Lembaga atau institusi yang kewenangannya diatur dalam UUD, antara lain;
1.      Pemerintah Pusat
2.       Tentara Nasional Indonesia
3.      Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.      Pemerintah Daerah
5.      Partai Politik 

Adapun lembaga yang tidak disebut namanya namun fungsi kewenangannya diatur dalam UU yaitu; BANK indonesai (BI) dan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan lembaga yang berdasarkan perintah menurut UUD dan kewenangannya diatur juga dalam UU seperti; KOMNAS HAM, KPA, KPI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam menjamin kepentingan kekuasaan dan demokratisasi yang berjalan lebih efektif maka dilakukan penambahan  lembaga-lembaga independent setelah Reformasi 1998, dan akhirnya menjadi seperti berikut;
1.      Tentara Nasional Indonesia (TNI)
2.      Kepolisian Negara (polri)
3.      Bank Indonesia
4.      Kejaksaan Agung
5.      KOMNAS HAM
6.      KPU
7.      Komisi Ombusdman
8.      Komisi Pengawasan dan persaingan Usaha (KPPU)
9.      Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN)
10.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU)
11.  Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan lain sebagainya.

BAB IV
KESIMPULAN

            Kita sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jendral Achmad Yani tentunya perlu memahami pengertian Hukum Tata Negara Indonesia. Karena hubungan antara Ilmu Politik dan Hukum Tata Negara sangat erat. Ibarat tulang dan daging. Yang satu mempelajari dan mengatur negara sebagai organisasi, sementara yang satu lagi mempelajari  perikehidupan bermasyarakat dan bernegara.

            Secara sederhana, Hukum Tata Negara adalah  hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan wewenang serta hak dan kewajiban warga negara. Hukum Tata Negara merupakan cabang Ilmu Hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.

            Sementara itu, Sumber-sumber Hukum Tata Negara beserta hirarkinya: 1.Undang-Undang Dasar 1945; 2.Ketetapan MPR; 3.Undang-Undang; 4.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 5Peraturan Pemerintah; 6.Keputusan Presiden; 7.Peraturan Daerah.

            Secara singkat, perkembangan studi Hukum Tata Negara di masa orde baru bisa dikatakan sangat lamban/mandeg. Hal itu diakibatkan karena rezim yang otoriter. Namun meskipun begitu, penerapan azas tunggal Pancasila dan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada masa itu mewakili adanya pelaksanaan dan pembuatan produk Hukum Tata Negara pada satu sisi. 

            Reformasi 1998 membawa angin segar terhadap perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia. Melalui semangat demokrasi pada akhirnya menghasilkan berbagai perubahan dan perombakan tata kenegaraan Indonesia baik secara fungsi, struktur dan kelembagaannya melalui amandemen UUD 1945 dan sumber-sumber Hukum Tata Negara lainnya. Berubahnya kedudukan dan fungsi MPR; Lahirnya lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dll; Lahirnya lembaga independent negara seperti KPK, KOMNAS HAM, dll; Pengangkatan Wakil Menteri akhir-akhir ini; merupakan sebuah harapan baru menjadikan Indonesia yang lebih baik dan lebih demokratis.

            Kita sebagai penerus tongkat estafet perjuangan bangsa ini harus mempersiapkan diri agar di kemudian hari mampu memberikan jalan keluar atas pelbagai permasalahan bangsa bahkan menyelesaikannya sampai tuntas!

Salam Mahasiswa!!!



DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asshidddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I. Konstitusi Press: Jakarta
Mariam Budiarjo. 2007.  Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia.
Radjab, Dasril. 1994. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta.
Website:
http://dwiwijayanti07.wordpress.com/2010/03/28/hukum-tata-negara/                                            (26 September 2012 pukul 16:12)                        
http://panji1102.wordpress.com/2011/03/01/definisi-hukum-tata-negara/                                    (26 September 2012 pukul 16:14)
http://www.scribd.com/doc/86588346/Definisi-Hukum-Tata-Negara-Menurut-Para-Ahli   (26 September 2012 pukul 16:16)