03 September, 2010

Ormas Malaysia Demo Kedubes RI

Liputan6.com, Kuala Lumpur: Sekitar seratus anggota ormas gabungan pemuda Malaysia berunjuk rasa, di depan Kedubes Indonesia, di Kuala Lumpur, Jum`at (3/9) sore. Demonstran menuntut Pemerintah Indonesia, segera mengungkap siapa dalang di balik aksi-aksi demo anarkis anti Malaysia di Jakarta.
Para pengunjuk rasa menilai segelintir kelompok di Indonesia, memanas-manasi dan memperkeruh hubungan kedua negara. Mereka menilai Pemerintah Indonesia bersikap baik, demikian juga sebagian besar warga Indonesia pada umumnya.
"Rentetan aksi demo anakis diduga hanyalah aksi pihak tertentu yang ingin mengacaukan hubungan baik kedua negara bertetangga," ujar para demonstan. Pendemo meminta Pemerintah Indonesia berani menindak pihak ketiga yang mencoba merusak hubungan baik Indonesia-Malaysia.(AYB)

Empat Polisi Tersangka Penembakan Warga Buol

Liputan6.com, Buol: Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menetapkan empat anggota sebagai tersangka kasus penembakan yang menewaskan tujuh warga sipil di Buol. Mereka adalah Kepala Satuan Lantas (Kasat Lantas) Kepolisian Resor Buol Inspektur Polisi Satu (Iptu) Jefry Pantouw, Kepala Kepolisian Sektor Biau Iptu Muzakir Butudoka, Amirullah dan James.
"Tersangka itu semuanya anggota Polres Buol," kata juru bicara Polda Sulteng Komisaris Polisi Kahar Muzakkir di Buol, Kamis (2/9). Saat ini, keempat tersangka itu sudah dalam pemeriksaan Prompam (Profesi dan Pengamanan) Polda Sulawesi Tengah. "Kabarnya, saat ini mereka sementara di BAP (berkas acara pemeriksaan) di Polda," ujarnya.
Kahar mengatakan pula, keempat tersangka itu dibawa ke Polda Sulteng oleh rombongan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Pol. Yusuf Manggabrani. "Mereka langsung dibawa menggunakan pesawat yang ditumpangi Wakapolri," terang dia. Rombongan Wakapolri yang membawa para tersangka penembakan warga sipil Buol itu berangkat terbang dari Bandar Udara Pogogul menuju Bandara Mutiara, Palu, sekitar pukul 17.00 Wita.
Hingga pukul 20.00 Wita, situasi Buol masih berlangsung kondusif. Belum terlihat adanya konsentrasi massa seperti yang terjadi kemarin malam [baca: Situasi di Buol Berangsur Normal].
Sementara itu, pasien luka ringan korban penembakan kerusuhan di Buol sudah beberapa orang yang membaik. "Mereka yang dinyatakan membaik sudah dibolehkan pulang," kata salah seorang perawat di Rumah Sakit Buol.(ANS/Ant)

01 September, 2010

Panas Dingin Indonesia-Malaysia

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang akhirnya mengeluarkan pernyataan terkait hubungan Indonesia dan Malaysia yang akhir-akhir ini semakin memanas. Untuk menyelesaikan masalah dengan negara tetangga itu, Presiden SBY menyatakan akan selalu mengedepankan cara-cara damai dan diplomasi. Namun untuk kedaulatan nasional dan keutuhan NKRI, tidak ada kompromi.
Presiden Yudhoyono mengatakan, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, malah menambah masalah yang ada. "Cara menangani hubungan Indonesia dan Malaysia akan disimak dan diikuti negara sahabat di dunia internaisonal," ujar Presiden SBY saat memberi penjelasan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9) malam.
Selain itu, Presiden SBY juga mendesak persoalan batas negara dengan Malaysia harus diselesaikan dengan segara. "Perundingan batas wilayah harus dipercepat dan efektifkan pelaksanaanya," ucap Presiden.
Daniel Sparringga menilai pidato Presiden Yudhoyono sangat tegas, jelas, serta keras tentang tekad Pemerintah Indonesia untuk meneggakkan kedaulatan, kehormatan, dan keutuhan teritorial. "Ketika Menyangkut sengketa kedua negara sahabat, diplomasi yang diutamakan. Tapi ketika itu menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI, tidak ada kompromi. Saya rasa itu pernyataan yang paling keras dari di dalamnya (pidato)," kata Juru Bicara Presiden tersebut.
Memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia berawal di Perairan Bintan, 14 Agustus silam, ketika tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditangkap polisi Diraja Malaysia. Tuduhannya, menculik nelayan Malaysia. Ketiga petugas itu masing-masing Astriadi, Erdan, dan Selvo Wewengkang. Insiden itu terjadi sesaat setelah ketiga petugas KKP menangkap tujuh nelayan Malaysia yang diklaim kepergok memalingi ikan di perairan Indonesia.
Pada 17 Agustus, tiga petugas KKP akhirnya dibebaskan. Tujuh nelayan Malaysia juga telah dideportasi ke Malaysia. Tapi cerita tak cuma sampai disitu. Berbagai unjuk rasa marak di sejumlah wilayah di Tanah Air memperotes tindakan polisi Malaysia. Tidak cuma unjuk rasa, kemarahan bahkan diikuti tindakan yang kurang simpatik. Mulai dari membakar bendera Malaysia hingga melempar Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dengan kotoran seraya meminta Negeri Jiran meminta maaf. Alih-alih meminta maaf, Malaysia justru malah terhina oleh aksi-aksi itu.
Hashim Djalal, pakar hukum kelautan nasional, menilai penangkapan tiga petugas KKP tidak lazim. Apalagi, jika penangkapan itu dilakukan di dalam daerah yang dianggap Indonesia sebagai wilayahnya. "Tidak wajar. Karena itu, wajar jika Indonesia protes atas penangkapan tersebut," kata Hashim.
Presiden SBY sendiri telah mengirimkan nota protes kepada Malaysia atas penangkapan itu. Apalagi, kabarnya ketiga petugas KKP diperlakukan sama dengan tahanan lain, seperti diborgol. Namun, nota protes yang dikirimkan pada 28 Agustus lalu itu hingga kini 1 September belum juga mendapatkan jawaban. "Mungkin mereka kebingungan mesti harus menjawab apa," kata Daniel.
Hashim menilai, jika surat resmi atau diplomatik disampaikan dan tak dijawab dalam waktu yang wajar, penafsirannya bisa dua. "Tak hanya berarti diabaikan, bisa jadi mereka juga tidak bisa jawab," jelas Hashim. "Tapi bisa juga diartikan dia mengakui apa yang kita sebut di surat itu sesungguhnya benar."
Lantas, sampai kapan Indonesia harus menunggu jawaban Malaysia atas surat tersebut Dan bagaimana menyelesaikan batas wilayah dengan Lalu jika diplomasi juga tidak bisa merukunkan hubungan Indonesia dengan Malaysia, cara apalagi yang harus dilakukan Simak selengkapnya dalam tayangan dialog Barometer SCTV. Selamat menyaksikan.***

Meksiko Pecat Ribuan Polisi Untuk Kekang Korupsi

Mexico City (ANTARA/Reuters) - Pemerintah di Meksiko telah memecat hampir 10 persen dari pasukan polisi federal saat Presiden Felipe Calderon berusaha untuk mengendalikan kartel obat bius yang berpengaruh dan mengekang korupsi yang meluas d antara para polisi Meksiko.
"Karena mereka telah gagal melakukan tugas-tugas yang ditetapkan dalam undang-undang kepolisian federal, 3.200 polisi telah dipecat," kata Wakil Kepala Polisi Facundo Rosas pada satu konferensi pers.
Sebanyak 465 polisi yang lain, termasuk seorang kepala polisi di kota Ciudad Juarez yang keras di Meksiko utara, yang diserahkan pada pihak berwenang karena korupsi oleh stafnya sendiri, juga akan dipecat.
Seorang jurubicara polisi federal mengatakan beberapa dari mereka yang dipecat itu telah gagal dalam tes obat bius, lie detector atau visi atau telah ditemukan memiliki aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh atasan.
Ia menolak mengomentari mengenai apa saja yang diduga korupsi polisi, keluhan umum di Meksiko, tempat polisi terkenal mendapat suap dan bahkan juga bekerja dengan kartel narkoba yang pemerintah berusaha perangi.
Sebelum pemecatan-pemecatan itu, ada sekitar 34.500 pejabat polisi federal.
Ketika Calderon memegang tampuk pemerintahan pada akhir 2006, ia telah mengerahkan lebih dari 50.000 tentara dan polisi federal karena pasukan polisi setempat telah gagal menghentikan kekerasan yang meningkat.
Lebih dari 28.000 orang telah tewas dalam kekerasan kartel obat bius sejak Calderon melancarkan perangnya terhadap narkoba, yang meningkatkan kekhawatiran bahwa pertumpahan darah itu dapat mengganggu pariwisata dan investasi saat Meksiko dengan lambat pulih dari resesi terburuknya sejak 1932.
Sejumlah orang yang diduga tukang pukul kartel obat bius telah membunuh walikota sebuah kota kecil di Meksiko utara pada akhir pekan lalu di negara bagian Tamaulipas. Di negara bagian itu, pekan lalu, dua bom mobil meledak dan mayat 72 pekerja migran yang dibunuh ditemukan.

Nb: Di Indonesia kapan ya ini terjadi???

Pilkada Kabupaten Bandung, Pasangan Golkar dan PKS Maju Putaran 2

DETIKPOS.net - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Dadang Moch Naser-Deden Rumaji yang didukung Partai Golkar serta Ridho Budiman Utama dan Dadang Rusdiana yang didukung PKS dan PBB hampir dipastikan lolos ke putaran kedua Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Bandung 2010. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung untuk masa jabatan 2010-2015, dilaksanakan serentak Minggu (29/8).



Sedikitnya 2,2 juta warga Kabupaten Bandung berhak pilih MInggu kemarin berbondong-bondong ke TPS masing-masing di 276 desa di 31 kecamatan. Mereka melaksankan hak politiknya di 5.252 tempat pemungutan suara (TPS).

Namun demikian, dari hasil pantau di lapangan, partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tidak optimal. "Di sejumlah TPS hampir rata hanya mencapai 52 persen," kata Kepala Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, H Zaenal Arifin.

Dari hasil hitungan sementara tim perhitungan cepat Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung pasangan Dadang Naser-Deden Rumaji mencapai 30,4 persen. Sedangkan pasangan Ridho Budiman Utama-Dadang Rusdiana mencapai 21 persen. Maka kedua pasangan ini dipastikan masuk ke putaran dua.

Sementara itu, enam pasangan lainnya dibawah 10 persen. Calon Bupati Bandung Dadang Moch Naser dan Ridho Budhiman Utama sama-sama yakin maju ke putaran kedua setelah mengetahui hasil penghitungan cepat.

Mereka akan mencoba menggandeng massa kandidat lain untuk menjadi orang nomor satu di Kabupaten Bandung dengan sasaran menuju perubahan Kabupaten Bandung yang lebih baik.

Sementara itu, real count KPU Kabupaten Bandung, pada pukul 17.35 WIB, mencatat suara pasangan Dadang Naser-Deden Rumaji meraih suara 29 persen. Sedang Ridho Budiman Utama-Dadang Rusdiana 21 persen. Sedangkan pasangan lainnya di bawah 10 persen. Suara yang masuk baru mencapai 62 persen, dari partisipasi pemilih yang mencapai 1.210.000. [sko/ris]