15 Oktober, 2010

Pendidikan Kata Mereka

Pendidikan merupakan suatu keharusan, bahkan menurut saya sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap manusia untuk merasakannya di era global yang serba modern ini. Namun, jika saya memperhatikan pendidikan di negeri ini, terkadang membuat saya meringis. Buktinya, masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah, masih banyak daerah-daerah yang belum mempunyai sekolah yang layak, dan masih banyak lagi cerita lainnya. Melalui artikel ini, saya akan mencoba memaparkan secara sederhana mengenai hubungan atau kaitan antara ketimpangan sosial dengan pendidikan itu sendiri.

Beberapa hari kemarin saya mewawancarai beberapa orang yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat di daerah Cihampelas. Yang saya wawancarai untuk pertama kali bernama Daud (23). Dia adalah lulusan sekolah menengah kejuruan empat tahun lalu. Menurutnya, pendidikan di negeri ini belum baik. Kurikulum yang terlalu berbelit-belit dan gonta-ganti adalah salah satu contoh buruknya pendidikan di negeri ini. Kemudian, mengenai kualitas pendidikan dan sarana prasarana pendidikan yang belum terselesaikan. Masih banyak sekolah-sekolah pavorit yang masih tetap memunguti sumbangan pendidikan dengan berbagai dalih. Misalnya di smp-smp pavorit di kota bandung ini. Harapannya, menurut dia pemerintah harus memberikan pendidikan gratis dari sd sampai sma dengan tanpa syarat.

Kemudian, saya melihat seorang ibu-ibu yang sedang mengais seorang anak yang masih balita. Saya pun tertantang untuk mewawancarainya. Namanya ibu Oneng, dia adalah ibu dari empat orang anak yang sedang mencari uang untuk sesuap nasi dengan cara mengemis. Disaat saya tanya mengenai pendidikannya, dia berkata “Kalau ibu sekolah hanya sampai kelas 6 sd saja neng” “Kenapa tidak dilanjutkan bu? Tanya saya” Dia menjawab “Dulu mah sekolah itu belum gratis, jadi karena nggak punya biaya, orangtua ibu menyuruh untuk bekerja saja biar menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari” Menurutnya pendidikan itu sangat penting agar masa depan kita lebih baik. Di kalangan anak jalanan itu ada yang mau sekolah ada juga yang tidak. Yang tidak mau bersekolah itu biasanya mereka sudah tahu dengan yang namanya uang. Daripada duduk di bangku sekolah dan tidak mendapatkan uang, lebih baik mengamen atau mengemis di jalanan lalu mereka mendapatkan uang buat jajan.

Setelah saya menyimak pernyataan dari dua narasumber diatas, menurut saya pendidikan di Indonesia saat ini masih perlu perbaikan di berbagai bidang. Entah itu kurikulumnya, sarana prasarananya, sistemnya, dan juga implikasinya terhadap masyarakat luas khususnya masyarakat kurang mampu. Pemerintah harus ikhlas dalam memberikan pendidikan yang layak bagi rakyatnya. Semoga di kemudian hari pendidikan di negeri ini semakin mendekati titik terang. “Mencerdaskan kehidupan bangsa” pun terpenuhi oleh negeri ini.  

Jadi, janganlah kita sia-siakan apa yang telah kita miliki saat ini. Baik itu kesempatan kita untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi atau berada dalam kondisi sosial yang bisa dikatakan “mampu”. Gunakan sebaik mungkin kesempatan ini dengan cara berbagi manfaat dengan yang lainnya. Agar kita menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, dan bangsa. Amin

13 Oktober, 2010

Ketimpangan Sosial Menghambat Pendidikan


Pendidikan merupakan suatu keharusan, bahkan menurut saya sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap manusia untuk merasakannya di era global yang serba modern ini. Namun, jika saya memperhatikan pendidikan di negeri ini, terkadang membuat saya meringis. Buktinya, masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah, masih banyak daerah-daerah yang belum mempunyai sekolah yang layak, dan masih banyak lagi cerita lainnya. Melalui artikel ini, saya akan mencoba memaparkan secara sederhana mengenai hubungan atau kaitan antara ketimpangan sosial dengan pendidikan itu sendiri.

Beberapa hari kemarin saya mewawancarai beberapa mahasiswa di Universitas Jenderal Ahmad Yani terkait dengan hal tersebut. Yang saya tanyakan kepada mereka antara lain, “Apakah betul ketimpangan sosial itu dapat menghambat seseorang untuk mendapatkan pendidikan?” Narasumber pertama bernama Endang Lukman, mahasiswa ilmu pemerintahan asal cikampek. Dia menjawab: “Ya, ketimpangan sosial di masyarakat kita dapat menghambat pendidikan mereka. Alasannya, untuk menerima pendidikan formal seperti sekolah itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Harus membeli seragam sekolah, sepatu, alat tulis dan lain sebagainya. Jadi, pemerintah bukan hanya memberikan pendidikan gratis saja, akan tetapi harus mempunyai cara bagaimana mensejahterakan rakyatnya agar mampu mengakses pendidikan dengan baik”

Lain halnya dengan narasumber yang kedua. Menurut Renold, mahasiswa ilmu pemerintahan, dia berpendapat bahwa “Saat ini pendidikan sudah gratis. Maka tidak ada alasan bagi yang tidak mampu untuk tidak mengakses pendidikan.” Namun, menurutnya anak-anak jalanan dan masyarakat kecil harus diperhatikan secara khusus agar mereka tidak minder dan menganggap pendidikan itu sangatlah penting bagi mereka.

Jika saya mencoba menganalisa dari pernyataan dua narasumber tadi, maka dapat saya gambarkan bahwa pendidikan dan keadaan sosial itu saling berkaitan dan mempunyai pengaruh satu dengan yang lainnya. Banyaknya anak-anak jalanan yang tidak bersekolah merupakan suatu bukti nyata bahwa pemerintah kita belum “becus” mengurusi pendidikan bagi rakyatnya secara serius. Seolah pemerintah tidak melihat realita yang terjadi di masyarakatnya. “Bukannya mereka tidak mau bersekolah, namun karena mereka tak punya biaya untuk itu.” Buat makan mereka saja, mereka harus membanting tulang dengan memunguti botol-botol plastik, menjadi seorang pemulung, pengamen jalanan, bahkan mengemis sekalipun. Lalu apa solusi yang diberikan pemerintah agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan?

Menurut saya pribadi, pendidikan luar sekolah dapat menjadi solusinya. Pemerintah dapat memberdayakan para mahasiswa dan para pegiat sosial untuk menjadi relawan di sanggar-sanggar anak jalanan misalnya. Sebetulnya, sudah cukup banyak dibangun sanggar-sanggar bagi para anak jalanan agar sembari mencari uang buat makan mereka dan keluarganya, mereka juga mendapatkan pendidikan gratis secara cuma-cuma. Di sanggar itu, mereka tak perlu memakai seragam atau sepatu. Yang mereka siapkan hanyalah niat untuk lebih menjadi orang yang lebih baik.

Ini adalah pekerjaan rumah kita bersama sebagai seorang mahasiswa yang “katanya” adalah kaum intelektual muda. Kaum pencerah yang dapat menerangi masyarakatnya di saat berada dalam kegelapan. So, Mari kita bersama-sama membangun bangsa ini dari hal yang kecil. Mendirikan sanggar-sanggar bagi mereka (anak jalanan) akan menjadi mudah jika kita lakukan bersama-sama. Sampai di kemudian hari, tidak ada alasan lagi bagi anak-anak bangsa untuk tidak mendapatkan pendidikan. Salam perubahan...

03 September, 2010

Ormas Malaysia Demo Kedubes RI

Liputan6.com, Kuala Lumpur: Sekitar seratus anggota ormas gabungan pemuda Malaysia berunjuk rasa, di depan Kedubes Indonesia, di Kuala Lumpur, Jum`at (3/9) sore. Demonstran menuntut Pemerintah Indonesia, segera mengungkap siapa dalang di balik aksi-aksi demo anarkis anti Malaysia di Jakarta.
Para pengunjuk rasa menilai segelintir kelompok di Indonesia, memanas-manasi dan memperkeruh hubungan kedua negara. Mereka menilai Pemerintah Indonesia bersikap baik, demikian juga sebagian besar warga Indonesia pada umumnya.
"Rentetan aksi demo anakis diduga hanyalah aksi pihak tertentu yang ingin mengacaukan hubungan baik kedua negara bertetangga," ujar para demonstan. Pendemo meminta Pemerintah Indonesia berani menindak pihak ketiga yang mencoba merusak hubungan baik Indonesia-Malaysia.(AYB)

Empat Polisi Tersangka Penembakan Warga Buol

Liputan6.com, Buol: Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menetapkan empat anggota sebagai tersangka kasus penembakan yang menewaskan tujuh warga sipil di Buol. Mereka adalah Kepala Satuan Lantas (Kasat Lantas) Kepolisian Resor Buol Inspektur Polisi Satu (Iptu) Jefry Pantouw, Kepala Kepolisian Sektor Biau Iptu Muzakir Butudoka, Amirullah dan James.
"Tersangka itu semuanya anggota Polres Buol," kata juru bicara Polda Sulteng Komisaris Polisi Kahar Muzakkir di Buol, Kamis (2/9). Saat ini, keempat tersangka itu sudah dalam pemeriksaan Prompam (Profesi dan Pengamanan) Polda Sulawesi Tengah. "Kabarnya, saat ini mereka sementara di BAP (berkas acara pemeriksaan) di Polda," ujarnya.
Kahar mengatakan pula, keempat tersangka itu dibawa ke Polda Sulteng oleh rombongan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Pol. Yusuf Manggabrani. "Mereka langsung dibawa menggunakan pesawat yang ditumpangi Wakapolri," terang dia. Rombongan Wakapolri yang membawa para tersangka penembakan warga sipil Buol itu berangkat terbang dari Bandar Udara Pogogul menuju Bandara Mutiara, Palu, sekitar pukul 17.00 Wita.
Hingga pukul 20.00 Wita, situasi Buol masih berlangsung kondusif. Belum terlihat adanya konsentrasi massa seperti yang terjadi kemarin malam [baca: Situasi di Buol Berangsur Normal].
Sementara itu, pasien luka ringan korban penembakan kerusuhan di Buol sudah beberapa orang yang membaik. "Mereka yang dinyatakan membaik sudah dibolehkan pulang," kata salah seorang perawat di Rumah Sakit Buol.(ANS/Ant)

01 September, 2010

Panas Dingin Indonesia-Malaysia

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang akhirnya mengeluarkan pernyataan terkait hubungan Indonesia dan Malaysia yang akhir-akhir ini semakin memanas. Untuk menyelesaikan masalah dengan negara tetangga itu, Presiden SBY menyatakan akan selalu mengedepankan cara-cara damai dan diplomasi. Namun untuk kedaulatan nasional dan keutuhan NKRI, tidak ada kompromi.
Presiden Yudhoyono mengatakan, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, malah menambah masalah yang ada. "Cara menangani hubungan Indonesia dan Malaysia akan disimak dan diikuti negara sahabat di dunia internaisonal," ujar Presiden SBY saat memberi penjelasan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9) malam.
Selain itu, Presiden SBY juga mendesak persoalan batas negara dengan Malaysia harus diselesaikan dengan segara. "Perundingan batas wilayah harus dipercepat dan efektifkan pelaksanaanya," ucap Presiden.
Daniel Sparringga menilai pidato Presiden Yudhoyono sangat tegas, jelas, serta keras tentang tekad Pemerintah Indonesia untuk meneggakkan kedaulatan, kehormatan, dan keutuhan teritorial. "Ketika Menyangkut sengketa kedua negara sahabat, diplomasi yang diutamakan. Tapi ketika itu menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI, tidak ada kompromi. Saya rasa itu pernyataan yang paling keras dari di dalamnya (pidato)," kata Juru Bicara Presiden tersebut.
Memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia berawal di Perairan Bintan, 14 Agustus silam, ketika tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditangkap polisi Diraja Malaysia. Tuduhannya, menculik nelayan Malaysia. Ketiga petugas itu masing-masing Astriadi, Erdan, dan Selvo Wewengkang. Insiden itu terjadi sesaat setelah ketiga petugas KKP menangkap tujuh nelayan Malaysia yang diklaim kepergok memalingi ikan di perairan Indonesia.
Pada 17 Agustus, tiga petugas KKP akhirnya dibebaskan. Tujuh nelayan Malaysia juga telah dideportasi ke Malaysia. Tapi cerita tak cuma sampai disitu. Berbagai unjuk rasa marak di sejumlah wilayah di Tanah Air memperotes tindakan polisi Malaysia. Tidak cuma unjuk rasa, kemarahan bahkan diikuti tindakan yang kurang simpatik. Mulai dari membakar bendera Malaysia hingga melempar Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dengan kotoran seraya meminta Negeri Jiran meminta maaf. Alih-alih meminta maaf, Malaysia justru malah terhina oleh aksi-aksi itu.
Hashim Djalal, pakar hukum kelautan nasional, menilai penangkapan tiga petugas KKP tidak lazim. Apalagi, jika penangkapan itu dilakukan di dalam daerah yang dianggap Indonesia sebagai wilayahnya. "Tidak wajar. Karena itu, wajar jika Indonesia protes atas penangkapan tersebut," kata Hashim.
Presiden SBY sendiri telah mengirimkan nota protes kepada Malaysia atas penangkapan itu. Apalagi, kabarnya ketiga petugas KKP diperlakukan sama dengan tahanan lain, seperti diborgol. Namun, nota protes yang dikirimkan pada 28 Agustus lalu itu hingga kini 1 September belum juga mendapatkan jawaban. "Mungkin mereka kebingungan mesti harus menjawab apa," kata Daniel.
Hashim menilai, jika surat resmi atau diplomatik disampaikan dan tak dijawab dalam waktu yang wajar, penafsirannya bisa dua. "Tak hanya berarti diabaikan, bisa jadi mereka juga tidak bisa jawab," jelas Hashim. "Tapi bisa juga diartikan dia mengakui apa yang kita sebut di surat itu sesungguhnya benar."
Lantas, sampai kapan Indonesia harus menunggu jawaban Malaysia atas surat tersebut Dan bagaimana menyelesaikan batas wilayah dengan Lalu jika diplomasi juga tidak bisa merukunkan hubungan Indonesia dengan Malaysia, cara apalagi yang harus dilakukan Simak selengkapnya dalam tayangan dialog Barometer SCTV. Selamat menyaksikan.***

Meksiko Pecat Ribuan Polisi Untuk Kekang Korupsi

Mexico City (ANTARA/Reuters) - Pemerintah di Meksiko telah memecat hampir 10 persen dari pasukan polisi federal saat Presiden Felipe Calderon berusaha untuk mengendalikan kartel obat bius yang berpengaruh dan mengekang korupsi yang meluas d antara para polisi Meksiko.
"Karena mereka telah gagal melakukan tugas-tugas yang ditetapkan dalam undang-undang kepolisian federal, 3.200 polisi telah dipecat," kata Wakil Kepala Polisi Facundo Rosas pada satu konferensi pers.
Sebanyak 465 polisi yang lain, termasuk seorang kepala polisi di kota Ciudad Juarez yang keras di Meksiko utara, yang diserahkan pada pihak berwenang karena korupsi oleh stafnya sendiri, juga akan dipecat.
Seorang jurubicara polisi federal mengatakan beberapa dari mereka yang dipecat itu telah gagal dalam tes obat bius, lie detector atau visi atau telah ditemukan memiliki aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh atasan.
Ia menolak mengomentari mengenai apa saja yang diduga korupsi polisi, keluhan umum di Meksiko, tempat polisi terkenal mendapat suap dan bahkan juga bekerja dengan kartel narkoba yang pemerintah berusaha perangi.
Sebelum pemecatan-pemecatan itu, ada sekitar 34.500 pejabat polisi federal.
Ketika Calderon memegang tampuk pemerintahan pada akhir 2006, ia telah mengerahkan lebih dari 50.000 tentara dan polisi federal karena pasukan polisi setempat telah gagal menghentikan kekerasan yang meningkat.
Lebih dari 28.000 orang telah tewas dalam kekerasan kartel obat bius sejak Calderon melancarkan perangnya terhadap narkoba, yang meningkatkan kekhawatiran bahwa pertumpahan darah itu dapat mengganggu pariwisata dan investasi saat Meksiko dengan lambat pulih dari resesi terburuknya sejak 1932.
Sejumlah orang yang diduga tukang pukul kartel obat bius telah membunuh walikota sebuah kota kecil di Meksiko utara pada akhir pekan lalu di negara bagian Tamaulipas. Di negara bagian itu, pekan lalu, dua bom mobil meledak dan mayat 72 pekerja migran yang dibunuh ditemukan.

Nb: Di Indonesia kapan ya ini terjadi???

Pilkada Kabupaten Bandung, Pasangan Golkar dan PKS Maju Putaran 2

DETIKPOS.net - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Dadang Moch Naser-Deden Rumaji yang didukung Partai Golkar serta Ridho Budiman Utama dan Dadang Rusdiana yang didukung PKS dan PBB hampir dipastikan lolos ke putaran kedua Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Bandung 2010. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung untuk masa jabatan 2010-2015, dilaksanakan serentak Minggu (29/8).



Sedikitnya 2,2 juta warga Kabupaten Bandung berhak pilih MInggu kemarin berbondong-bondong ke TPS masing-masing di 276 desa di 31 kecamatan. Mereka melaksankan hak politiknya di 5.252 tempat pemungutan suara (TPS).

Namun demikian, dari hasil pantau di lapangan, partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tidak optimal. "Di sejumlah TPS hampir rata hanya mencapai 52 persen," kata Kepala Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, H Zaenal Arifin.

Dari hasil hitungan sementara tim perhitungan cepat Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung pasangan Dadang Naser-Deden Rumaji mencapai 30,4 persen. Sedangkan pasangan Ridho Budiman Utama-Dadang Rusdiana mencapai 21 persen. Maka kedua pasangan ini dipastikan masuk ke putaran dua.

Sementara itu, enam pasangan lainnya dibawah 10 persen. Calon Bupati Bandung Dadang Moch Naser dan Ridho Budhiman Utama sama-sama yakin maju ke putaran kedua setelah mengetahui hasil penghitungan cepat.

Mereka akan mencoba menggandeng massa kandidat lain untuk menjadi orang nomor satu di Kabupaten Bandung dengan sasaran menuju perubahan Kabupaten Bandung yang lebih baik.

Sementara itu, real count KPU Kabupaten Bandung, pada pukul 17.35 WIB, mencatat suara pasangan Dadang Naser-Deden Rumaji meraih suara 29 persen. Sedang Ridho Budiman Utama-Dadang Rusdiana 21 persen. Sedangkan pasangan lainnya di bawah 10 persen. Suara yang masuk baru mencapai 62 persen, dari partisipasi pemilih yang mencapai 1.210.000. [sko/ris]

03 Agustus, 2010

Jarum Tertelan Saat Kenakan Jilbab

SUMEDANG, (PRLM).- Kaum perempuan yang biasa menggunakan jarum pentul untuk menguatkan dan merapikan jilbab atau gaunnya, dituntut harus lebih berhati-hati dan penuh konsentrasi saat mengenakannya. Jika tidak, penggunaan jarum pentul itu bisa mengundang risiko mencelakakan baik bagi penggunanya sendiri maupun terhadap orang lain.

Contoh kasus itu, Selasa (3/8) pagi terjadi di Sumedang menimpa seorang siswi SMAN Cimanggung Fitri (15). Gadis remaja warga Dusun Cimuncang, RT 03 RW 01, Desa Sawahdadap, Kec. Cimanggung itu, tanpa sengaja menelan masuk sebuah jarum pentul, yang hendak digunakannya untuk menguatkan dan merapikan jilbabnya.

Jarum pentul itu, menurut keterangan keluarganya pagi itu tertelan oleh Fitri ketika tengah bersolek mengenakan jilbab di depan cermin. "Jarum pentul itu, rupanya tanpa disadari tertelan oleh Fitri saat sedang digigitnya untuk sementara sembari mengenakan jilbab," kata Ace (39), ayah kandung Fitri kepada wartawan, sepulang mengantar pemeriksaan anaknya itu dari Rumah Sakit Al-Islam Bandung, Selasa (3/8).

Pagi itu, Fitri sempat terpekik dan segera memberitahu keluarganya, karena ia menyadari jarum pentul yang sedang digigitnya itu tiba-tiba menghilang dan terasa tertelan olehnya. Malahan, beberapa saat kemudian Fitri kepada orangtuanya sempat mengatakan ada rasa sakit di dalam perutnya. Namun, rasa sakit itu tidak sampai berkepanjangan.

Mengetahui itu, karuan saja orangtua Fitri, pun Fitri sendiri sontak dibuat waswas bercampur panik. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, pagi itu pula Ace segera mengantar anaknya itu ke Puskesmas terdekat, dilanjutkan ke Rumah Sakit Al-Islam Bandung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di rumah sakit tersebut, menurut Ace, keberadaan dan posisi jarum pentul yang tertelan oleh anaknya itu, memang tidak sampai terdeteksi. Namun, Ace maupun Fitri, mengaku sementara ini merasa sedikit lega. (A-91/A-26).***

Nb:
Buat para akhwat yang kesehariannya bergelut dengan jarum pentul, berhati-hatilah dan jangan sesekali menggigit jarum pentul disaat bersolek. Nanti bisa-bisa tertelan lagi... :)

Sebagian Lahan Pasar Banjaran akan Habis Masa Kontrak

SOREANG,(PRLM).-Para pedagang Pasar Banjaran mengkhawatirkan tidak bisa berdagang lagi karena sebagian lahan Pasar Banjaran akan habis masa kontraknya pada 7 September nanti. Sedangkan pemilik tanah menawarkan harga sampai Rp 10 juta sampai Rp 20 juta per meternya.

Hal itu terungkap dalam kunjungan mendadak Komisi B DPRD Kab. Bandung yang diketuai H. Saiful Bahri, Selasa (3/8), ke Pasar Banjaran. Kunjungan dihadiri Wakil Ketua Komisi B H. Yanto Setianto dan anggota Komisi B H. Etti Resmiati.

"Dari 15.000 meter luas Pasar Banjaran terdapat beberapa lokasi yang statusnya kontrak kepada warga. Yakni, milik Hj. Ipah seluas 2.500 meter di dekat terminal dan 4.500 meter di lokasi pasar dua yang ditawarkan ke Pemkab Bandung Rp 10 juta per meter," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Banjaran, Deddi Junaedi.

Selain itu, terdapat 16 lokasi dengan luas seluruhnya 900 meter persegi dengan harga Rp 20 juta per meter. "Dengan harga Rp 10 juta per meter membuat sulit Pemkab Bandung karena harganya terlampau tinggi. Padahal, masa kontrak kedua lokasi tanah milik Hj. Ipah akan habis pada 7 September," ucapnya.

Persoalan lainnya dengan nasib 465 pedagang yang terkena musibah tiga tahun lalu yang sampai kini masih di pasar darurat. "Karena pasar darurat sehingga saat ini pedagang yang masih aktif 30 persennya atau sekitar 145 pedagang," katanya.(A-71/kur)***

Kwik Kian Gie: Yusril Lakukan Prosedur Sisminbakum dengan Benar

Jakarta - Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra dinilai sudah melakukan prosedur yang sesuai dalam melaksanakan sistem administrasi badan hukum (sisminbakum). Sisminbakum harus dilakukan terkait perjanjian dengan IMF serta untuk meningkatkan geliat perekonomian.

"Kalau secara prosedur untuk melakukan BOT (build operation and transfer) itu sudah benar. Karena saat itu memang harus dilakukan perbaikan dengan melakukan komputerisasi," ujar mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan pada era Gus Dur, Kwik Kian Gie.

Berikut petikan wawancara detikcom dengan mantan Kwik di kantornya, Jl Tambak 27, Jakarta Pusat, Senin (2/8/2010):

Bisa diceritakan bagaimana awal mula pengadaan Sisminbakum ini?

Waktu itu, IMF mau membantu kita untuk mengembangkan perekonomian. Tapi dengan perjanjian, pemerintah juga berkomitmen, salah satunya dengan perbaikan di Departemen Kehakiman dalam hal perbaikan sistem registrasi perusahaan.

Perjanjiannya seperti apa?

Ada letter of intent yang ditandatangani itu banyak. Salah satunya yang
ditandatangani 17 Mei 2000. Di situ ada bab 5 yang namanya Corporate restructuring, legal reform and governance. Antara lain nomor 40 yang berbunyi the strategy for corporate governance reform proposed by the national committee on corporate governance has been adopted. Itu untuk memperbaiki sistem pendaftaran perusahaan.

Perbaikan seperti apa yang dilakukan?

Ya kita melakukan komputerisasi. Karena kan kita harus meningkatkan geliat ekonomi kita. Gimana mau meningkat kalau orang daftar izin perusahaan baru keluar dua tahun? Ini karena harus dilihat apa nama perusahaan yang didaftarkan sudah ada atau belum. Untuk melihatnya kita harus buka berkas-berkas bergudang-gudang. Makanya saat itu harus dilakukan komputerisasi.

Lalu langkah apa yang diambil?

Karena waktu itu tidak ada dana dari APBN untuk melakukan komputerisasi itu. Pak Yusril menemui Gus Dur Presiden saat itu, bilang kalau tidak ada dana. Lalu Gus Dur bilang carilah dana sendiri dengan kerjasama dengan swasta. Dan yang lazim dilakukan adalah dengan BOT (build operation and transfer). Jadilah dicari perusahaan yang bisa memfasilitasi.

Kenapa tidak menggunakan dana taktis?

Itu saya tidak mengerti apakah Departemen Kehakiman punya dana taktis atau tidak. Atau Depkeu punya dana taktis atau tidak. Itu lebih tepat kalau ditanya ada Pak Bambang Sudibyo sebagai menkeu saat itu, saya rasa.

Apakah prosedur BOT itu sudah benar?

Kalau secara prosedur untuk melakukan BOT itu sudah benar karena saat itu memang harus dilakukan perbaikan dengan melakukan komputerisasi. Sehingga yang lazim dilakukan adalah BOT tersebut. Karena dana dalam APBN tidak ada. Tidak mungkin melakukan amandemen APBN yang sudah disahkan waktu itu. Tapi kalau dalam pelaksanaan teknis ada yang salah atau menyimpang, saya tidak tahu detilnya.

Mengapa dalam menentukan perusahaan untuk bekerja sama (BOT) tidak dilakukan tender?

Tidak tahu, apakah ada peraturan harus ada tender saya nggak tahu, apalagi dalam hal ini. Yang saya tahu, secara baku, standar logis dan wajar kalau pemerintah beli barang dan jasa ya harus melalui tender. Tapi kalau urusannya membeli barang dan jasa bukan dengan uang sendiri karena tidak punya uang karena harus kerjasama, apakah harus lewat tender saya tidak tahu aturannya.

Apakah Yusril pantas dijadikan sebagai tersangka?


Saya tidak tahu apa motif Yusril dijadikan tersangka. Kalau karena komputerisasi, nggak bisa karena itu komitmen pemerintah seluruhnya. Yang sangat krusial kenapa Yusril jadi tersangka kan bisa muncul di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Tidak ada masalah mungkin yang dipermasalahkan adalah ada atau tidaknya kerugian negara. Ini kan tidak ada di APBN jadi tidak ada uang yang dicuri.

Jadi, tidak ada uang negara yang dirugikan?

Ya uang negara yang mana? Ini kan uangnya tidak dari APBN mungkin kalau dikatakan kerugian kalau orang ingin memperoleh pelayanan kenapa harus bayar mahal. Sedangkan pelayanan ini pelayanan yang gratis dan itu sudah dijelaskan. Karena pada waktu itu kondisinya darurat dan memang tidak ada uang dan dilemparkan ke swasta.

Kalau Kejaksaan Agung mengatakan karena soal Pendapatan Negara Bukan Pajak, itu bagaimana?

Saya rasa, itu juga tidak masuk ya. Karena itu kita kerjasama dengan swasta, jadi tidak perlu juga. Karena itu kan uang yang masuk dari pihak swasta, jadi tidak perlu ada PNBP.

Lalu kalau kecurigaan Bapak, apa motif dijadikan Yusril dijadikan tersangka, apa ada motif politik?

Ya, saya tidak bisa jawab itu. Saya tidak tahu apakah ada motif politik. (ayu/nik)

10 Mei, 2010

Cirebon dan miras oplosan

Sungguh ironis. 17 orang meninggal dunia setelah mengkonsumsi miras oplosan di Cirebon. Ini adalah sebuah realitas sosial sebagian masyarakat kita hari ini. Kemiskinan dan kesenjangan sosial yang membuat mereka tak percaya diri dalam bermasyarakat. Sehingga, ajang adu gengsi antar sesama pun menjadi sesuatu yang mengasyikan. Pesta miras bersama pun dilakukan guna menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi. Alhasil, 17 nyawa pun melayang.

Apa hal ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi yang lainnya, dan memilih untuk tidak melakukan hal serupa? semoga memang begitu adanya. Hal lain yang mempengaruhi tindakan semacam itu (mabuk-mabukan) adalah kurangnya kadar ketaatan terhadap tuntunan agama. Menjadikan mereka tidak mempunyai benteng keimanan yang cukup untuk mengarungi kehidupan yang semakin uedan ini.

Semoga tidak terjadi lagi hal yang sungguh memilukan sekaligus mengkhawatirkan seperti itu. Masyarakat harus banyak belajar. Setidaknya dari apa yang mereka lihat, saksikan, dan rasakan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang bisa mengambil banyak hikmah dari sedikit musibah yang terjadi.

Memilih penderitaan atau kebahagiaan???

Pastilah kebanyakan orang mendambakan kebahgiaan ketimbang penderitaan. Tak jarang kebahagiaan menjadi sebuah acuan, capaian, juga harapan bagi banyak manusia. Namun, kemalangan pun terkadang menghampiri sang manusia tanpa kompromi. Musibah yang menimpa biasanya menjadi derita yang begitu mendalam. Kehilangan orang yang dicintai, habisnya harta benda yang diakibatkan sebuah bencana alam misalnya. Dapat membuat sang manusia stress bahkan depresi atau trauma berkepanjangan.

05 Mei, 2010

Manusia Spektakuler

Siapa yang tak mengenal sosok ini, Gayus Tambunan. Salah seorang pns golongan IIIA di direktorat jenderal pajak ini heboh dengan uang senilai 64M yang dimilikinya. Hal ini tidak serta merta terungkap jika tak ada testimoni yang keluar dari seorang Susno Duaji setelah didepak (non job) dari Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia. Gayus,,, gayus,,, sebenarnya, siapakah dirimu? adik atau kakaknya mas thukul sih... ayo ngaku! wkwkwk

20 Februari, 2010

Banjir di Kabupaten Bandung Mulai Surut

TEMPO Interaktif- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->, Bandung - Ketinggian air yang menggenangi kawasan Baleendah, Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, berangsur surut. "Air sudah turun sejak dini hari tadi." kata Leli Djayanti Winata, warga Kampung Andir, saat dihubungi Tempo, tadi sore.
Meski air mulai surut, warga sekitar bantaran sungai Citarum belum menurunkan dan membereskan barang-barang yang sempat mereka naikkan di rumahnya. Warga masih khawatir banjir datang lagi. "Biasanya, kalau hujan datang lagi, air bisa masuk rumah lagi,” ujar Leli yang rumahnya masih terrendam sedalam satu meter-an.

Bupati Bandung Obar Sobarna mengatakan pemerintah sudah menyiapkan bantuan untuk korban banjir berupa tenda, perahu karet, dan makanan. "Semuanya stand-by," ujar Obar saat dihubungi. "Logistik yang diterima dari provinsi sudah disalurkan."

Menurut Obar, banjir kali ini merupakan banjir tahunan. Masyarakat sudah mempersiapkan diri dengan membuat tanggul-tanggul kecil di sekitar kampung mereka.
Jalur lalu lintas menuju wilayah selatan Kabupaten Bandung, menurut Obar, juga berangsur normal. Tak ada lagi genangan di jalan utama yang menghubungkan wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, seperti di Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, dan Ciparay. Meski begitu, kata Obar, “Kami tetap siaga karena hujan masih bisa turun."
ALWAN RIDHA RAMDANI

Banjir Kabupaten Bandung Terparah dalam Dua Dekade

BANDUNG--Banjir yang melanda Kabupaten Bandung, Jawa Barat saat ini merupakan banjir terparah dalam kurun waktu lebih dari dua dekade setelah banjir besar terjadi tahun 1986. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Bandung, Obar Sobarna, Jumat terkait banjir besar yang melanda kawasan Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot dan Banjaran.

"Dari ketinggian permukaan air yang mencapai empat meter, luasan wilayah dan korban banjir mengalami kenaikan beberapa kali lipat akibat curah hujan yang cukup tinggi, kerusakan alam dan letak wilayah yang berada di cekungan Bandung," ujarnya saat mendampingi kunjungan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Jusuf Kalla.

Ketinggian permukaan air di wilayah Baleendah, Banjaran dan Dayeuhkolot mencapai empat meter hingga menutupi atap rumah warga.  "Ketinggian air di wilayah Baleendah yang berada di bantaran Sungai Citarum biasanya mencapai dua meter dan terjadi di beberapa desa saja," ujarnya. "Warga yang rumahnya berada agak jauh dengan sungai Citarum mengalami genangan air hingga setinggi 1.5 meter sehingga jumlah pemukiman penduduk yang terkena banjir mencapai lebih dari sepuluh ribu unit," katanya.

Hal ini akibat curah hujan yang tinggi dalam tiga minggu terakhir sehingga volume genangan air semakin besar dan meluas ke berbagai wilayah kecamatan yang berdekatan dengan sungai ataupun anak Sungai Citarum. "Baleendah dan Dayeuhkolot berada di cekungan Bandung yang merupakan area paling rendah dibandingkan Kota Bandung dan sekitarnya sehingga air dari anak-anak sungai yang bermuara ke Sungai Citarum tertampung di titik ini dan luber," ujarnya.

Ketika ditanyakan kabar adanya tanggul Situ Cileunca yang jebol, BUpati yang masa jabatannya akan berakhir di tahun ini membantahnya. "Tanggul situ tidak jebol maupun retak namun karena volume air besar maka luber ke luar situ," tegasnya. Mengenai solusi dari permasalahan banjir yang setiap tahunnya "memakan" korban Baleendah dan sekitarnya, Obar menjelaskan telah membuat usulan untuk membangun tiga buah rumah singgah di wilayah Cieunteung, membangun sekolah bertingkat di wilayah banjir dan membuat bendungan kecil," tutunya.

"Untuk merelokasi pemukiman di wilayah bantaran Sungai Citarum sangatlah tidak mungkin karena adanya penolakan warga dan keterbatasan anggaran sehingga yang dapat kita lakukan adalah meminimalisisasi kerugian warga," katanya. Ia menjelaskan hal ini telah dibahas dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono beberapa waktu lalu jika merelokasi pemukiman penduduk. "Menkokesra juga sependapat jika dibangun rumah susun (rusun) jika warga yang telah biasa tinggal dan mencari uang di wilayah rawan banjir menolak relokasi.

Bupati menjelaskan juga pengerukan sungai yang dilakukan pemerintah pusat sesungguhnya telah berhasil dilaksanakan meski banjir masih terjadi. "Di wilayah yang berdekatan dengan sungai yang telah dikeruk seringkali tidak mengalami banjir meski saat ini menjadi korban," ujarnya. Namun ia mengakui adanya perubahan wilayah yang terkena banjir setelah pengerukan. "Dulu Bojongsoang merupakan wilayah terparah saat ini bergeser menjadi Cieunteung yang merupakan lokasi paling parah akibat normalisasi dan belum tuntasnya pengerukan yang telah dilakukan selama tujuh tahun terakhir," katanya.

Sejak tiga minggu terakhir warga Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang terkena banjir namun Kamis malam lalu (18/2) wilayah lainnya seperti Banjaran, Rancaekek, Soreang dan dua kecamatan lainnya mengalami hal serupa akibat meluapnya Sungai Citarum.